• Sabtu, 1 Oktober 2022

Mahfud MD Sebut Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe Bukan Rekayasa Politik

- Rabu, 21 September 2022 | 05:30 WIB
Tangkapan layar Menko Polhukam, Mahfud MD.  (Bonsernews.com/voaindonesia.com/Youtube Kemenko Polhukam)
Tangkapan layar Menko Polhukam, Mahfud MD. (Bonsernews.com/voaindonesia.com/Youtube Kemenko Polhukam)

BONSERNEWS.comMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, bukan rekayasa politik. Sasmito Madrim melaporkannya untuk VOA.

Mahfud MD mengatakan Lukas Enembe bukan kali pertama diduga terkait dengan kasus korupsi.

Menurut Mahfud MD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Enembe hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, ia membantah bahwa penetapan tersangka Lukas Enembe merupakan hasil rekayasa politik.

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Digital di Papua Dipercepat untuk Dukung Pertumbuhan UMKM

"Saat ini saja ada blokir rekening milik Lukas Enembe per hari ini sebesar Rp 71 miliar yang sudah diblokir," jelas Mahfud MD di Jakarta, 19 September 2022.

Mahfud menambahkan aparat penegak hukum juga sedang mendalami kasus lain yang diduga terkait Lukas Enembe dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus tersebut meliputi dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, dan dugaan pencucian uang.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat diwawancarai di Jakarta, 27 Mei 2022. (Bonsernews.com/voaindonesia.com/REUTERS/Willy Kurniawan)


Selain itu, kata dia, pemerintah telah mengumumkan sejak 2020 lalu tentang dugaan kasus korupsi di Papua.

"Kepada saudara Lukas Enembe, menurut saya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami semua yang di sini menjamin akan dilepas dan dihentikan," tambahnya.

Namun, Mahfud menegaskan aparat penegak hukum akan memproses kasus korupsi tersebut jika ditemukan cukup bukti. Sebab, masih menurut Mahfud, para pemangku kepentingan terkait telah sepakat untuk membangun Papua menjadi bersih dan damai. Ia juga tidak melarang masyarakat untuk menggelar aksi untuk mendukung Lukas Enembe sepanjang hal tersebut dilakukan dengan cara-cara damai.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pada Jumat, 3 Juni 2022. (Bonsernews.com/voaindonesia.com/Nurhadi/VOA)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengatakan sejauh ini lembaganya baru dapat memverifikasi saksi dan dokumen terkait dugaan gratifikasi senilai Rp1 miliar. Sedangkan transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah masih didalami KPK. Karena itu, ia membantah bahwa penetapan tersangka ini sebagai upaya kriminalisasi.

Halaman:

Editor: Syaiful W Harahap

Tags

Terkini

Putri Candrawathi Resmi Ditahan di Rutan Mabes Polri

Jumat, 30 September 2022 | 14:51 WIB

Testimoni Elon Musk di Hadapan Pengacara Twitter  

Selasa, 27 September 2022 | 04:32 WIB

Update Kasus Ferdy Sambo

Jumat, 23 September 2022 | 18:04 WIB

Isi Pesan Ferdy Sambo Dibalik Jeruji

Rabu, 21 September 2022 | 01:11 WIB
X