Penggeledahan Kantor Kemensos Oleh KPK Terkait Korupsi Bansos, Risma: Saya Tidak Boleh Intervensi Apapun

BONSERNEWS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial pada Selasa, 23 Mei 2023.

KPK melakukan penggeledehan terkait kasus dugaan korupsi pada penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2020-2021.

Penggeledahan dilakukan KPK selama 8 jam, bertujuan guna mengumpulkan serta melengkapi alat bukti terkait dugaan korupsi penyaluran beras bansos tersebut.

Baca Juga: Gus Yahya Ditanya soal Cawapres: Wong Bukan Urusan Kita!

Sebelumnya, pada tahun 2020 silam. mantan Menteri Sosal dikala itu Juliari Peter Batubara telah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Setelah ditetapkan bersalah, Juliari diberhentikan dari jabatannya dan dijatuhkan vonis penjara selama 12 bulan serta denda sebesar Rp 500 juta.

Menteri Sosial yang menjabat saat ini, Ibu Tri Rismaharini menyatakan bahwa dirinya tidak ada keterkaitan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos tahun 2020-2021.

Baca Juga: Demi dapatkan Mason Mount, Manchester United Siap Lepas Dua Pemainya di Bursa Transfer

Ibu Risma menegaskan beliau dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan kekosongan jabatan tersebut pada bulan Desember 2020 dan kasus ini terjadi pada September 2020.

Ibu Risma juga menyampaikan bahwa tidak akan mengintervensi dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK.

“Saya tidak bisa intervensi apapun disitu karena saya tidak tahu, karena ini kejadian tahun 2020. Saya dilantik 27 Desember 2020, kejadiannya sekitar September 2020,” tegas Risma.

Baca Juga: MU Bantai Chelsea, Liverpool Harus Ikhlas Bermain di Liga Europa Musim Depan